BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

PERANAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PERANAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sakti Budhi Astuti.AS, SH., MSi.[1]

M.A.Cakradiharja[2]

 

                                              

Pendahuluan

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah yang mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Melalui undang-undang ini masyarakat lebih diberdayakan dan diberi tanggung jawab untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Begitu pun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara eksplisit memberikan tugas kepada pemerintah desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah berkewenangan mengurusi urusan rumah tangga daerah sendiri (desentralisasi). Pemerintah di berikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan yang ada didesa dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan wewenang pemerintahan, pemerintah wajib melaksanakan kehidupan demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban dan menjalankan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) yang bebas dari kolusi korupsi nepotisme (KKN).

Dalam rangka memperbaiki kondisi kehidupan untuk menjadi lebih baik tentunya dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Menurut I.Nyoman Surmayadi (2010:46) partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

 

Pembahasan

Konsep Peranan

Menurut Levinson dalam Soekanto bahwa peranan mencakup tiga hal, yaitu 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; 2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; 3. Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.  Sedangkan pendapat T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam bukunya yang berjudul “An Introduction to International Politics” mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi (T. Coser dan Rosenberg, 1976:232-255).      

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,  dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah desa diberi kewenangan sangat besar. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tersebut.  Secara eksplisit menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa sebagaimana dimaksud adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dengan kata lain bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dan yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud adalah sekretaris desa, unsur kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan (LPMD) merupakan unsur penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu ketiga lembaga tersebut harus terus bersinergi, membangun kekuatan dan kerja sama secara harmonis dan secara terus menerus. Desa mempunyai arti penting dalam mengamankan dan menegakkan pilar-pilar kebangsaan yang utama yaitu pancasila, undang-undang dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Partisipasi Masyarakat

Secara umum kata “partisipasi” mengacu pada posisi pelaku sebagai “part” (bagian atau ambil bagian) atau sebagai “partner” (mitra), dengan arti bahwa part  menempatkan pemahaman “partisipasi” pada posisi pelaku hanya “sekadar ambil bagian” atau “sekadar berperan serta”, dan lebih cenderung pada posisi “pinggiran atau marjinal”. Partisipasi lantas hanya dipadankatakan dengan “ikut serta” atau “peran serta”, yang pada proses terbentuknya “tindakan” tersebut tidak diawali dengan proses internal kesadaran yang menumbuhkan dorongan untuk “berprakarsa” atau “berinisiatif” atau “mengawali” suatu tindakan (bersama). Prakarsa dilakukan pihak lain, kemudian warga diikutsertakan saja. Sedangkan kata partner  dapat ditafsirkan : (1) ada inisiatif untuk melakukan tindakan oleh “sang subyek”; (2) mempunyai kesetaraan atau kesederajadan posisi dalam melakukan tindakan bersama orang lain (the others); (3) masing-masing pihak bersedia dan siap menanggung konsekuensi bersama dari tindakan yang sama-sama dilakukan tersebut; (4) masing-masing pihak mempunyai “makna subyektif” yang sama (setidaknya mirip) dalam menentukan dan melakukan tindakan bersama tersebut; dan (5) tindakan yang sama-sama dipilih tersebut telah diproses dalam “ruang kesadaran” secara sadar sehingga tindakan itu memang sesuatu yang dikehendaki untuk dilakukan.

Partisipasi dimaknai juga sebagai keterlibatan masyarakat didalam proses perencanaan/pembuatan keputusan, penerapan keputusan, menikmati hasil, dan evaluasi hasil itu (Cohen dan Uphoff, 1980). Selanjutnya partisipasi secara substantif mencakup :

•  Voice (suara) artinya setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat dan dijadikan basis pembuatan keputusan.

•   Akses, yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan termasuk akses dalam pelayanan publik.

•   Kontrol, yakni setiap warga atau elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah (Sutoro Eko, 2003).

 

Terjalinnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, maka dibutuhkan beberapa strategi sebagai berikut :

  1. Membangun Komitmen Bersama dengan masyarakat, dengan cara melibatkan seluruh masyarakat dalam musyawarah desa, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran atau ide-ide.
  2. Membangun Kepercayaan dari Masyarakat, dengan cara melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat; menjadi Pelaksana Utama atau menjadi contoh dalam setiap kegiatan.

 

Keberhasilan dalam suatu pembangunan di masyarakat seringkali di pengaruhi  oleh  tipikal dari seorang pemimpin. Karakter dari seorang pemimpin sangat berpengaruh pada peran serta masyarakat. Oleh karena itu kepedulian seoarang pimpinan terhadap warganya atau masyarakat sangat di perlukan.  Faktor public figure yang ada dalam diri seorang pemimpin sangat penting. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan selalu di hubungkan dengan keaktifan aparatur pemerintah dalam proses pembangunan, dalam arti bahwa dalam proses pembangunan keterlibatan aktif dari aparat pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian masyarakat dalam suatu desa.

 

Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam undang-undang dinyatakan, bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan pembangunan tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan kabupaten/kota, desa/kelurahan dan antar pemerintah desa/kelurahan, sehingga pencapaian tujuan desa diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Aspek hubungan kelembagaan desa mempertimbangkan kewenangan yang diberikan pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun dengan pelayanan umum serta keuangan di tingkat desa. Melalui otonomi desa diharapkan pemerintah desa mampu meningkatkan kualitas pelayanan, daya saing, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan serta memiliki kapasitas dalam meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya lokal.

 

Perencanaan                                         

Dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan merupakan proses penting untuk mecapai hasil yang diinginkan, perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa, dan wujud dari visi misi kepala desa terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), serta suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dengan syarat  sebagai berikut : 1). Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan; 2). Tujuan akhir yang dikehendaki; 3). Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkan (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif; 4). Jangka waktu untuk mencapai sasaran tersebut; 5). Masalah-masalah yang dihadapi; 5). Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; 6). Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan; 7). Adanya orang, organisasi, atau badan pelaksanaannya; 9). Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan proses perencanaan tersebut kepala desa harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, proses yang melibatkan masyarakat ini, mencakup dengar pendapat yang dilakukan secara  terbuka dengan sejumlah besar warganegara yang mempunyai kepedulian, dimana dengar pendapat ini disusun dalam suatu cara untuk mempercepat para individu, kelompok kepentingan dan para pejabat  memberikan kontribusi mereka kepada pembuatan desain dan redesain kebijakan dengan tujuan mengumpulkan informasi sehingga pembuat kebijakan bisa membuat kebijakan lebih baik. (Winarso, 2007:64).

 Dengan Partisipasi tersebut maka perencanaan menjadi semakin baik, aspirasi masyarakat semakin tertampung sehingga tujuan dan langkah  yang diambil oleh pemerintah desa semakin baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sepaham dengan  yang disampaikan oleh Robinson Tarigan, bahwa Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. (Tarigan, 2009:1)

Dalam ketentuan umum Permendagri 114 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 10, Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Hal tersebut diatas sangatlah jelas bahwa perencanaan adalah proses penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pelibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk mendekatkan kebutuhan masyarakat dalam kerangka pilihan keputusan dalam perencanaan.

 

Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses kegiatan yang sebelumya tidak ada menjadi ada, atau yang sebelumnya sudah ada dan dikembangkan menjadi lebih baik, menurut Myrdal (1971) pembangunan adalah sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Artinya bahwa pembangunan bukan hanya pembangunan ekonomi, melainkan pembangunan yang seutuhnya yaitu semua bidang kehidupan dimasyarakat (dalam Kuncoro. Mudrajad, 2013:5)

Dalam pelaksanaan pembangunan pelibatan partisipasi masyarakat sangatlah perlu untuk dilakukan karena dengan partisipasi masyarakat maka proses perencanaan dan hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sebagaimana pendapat  Arif (2006 : 149-150) tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, jadi sudah selayaknya masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, atau dengan kata lain partisipasi masyarakat (dalam  Suwandi dan Dewi Rostyaningsih), sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan maka diharapkan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Permendagri 114 Pasal 1 ayat  9, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dari uraian tersebut sangatlah jelas bahwa pembangunan dengan adanya partisipasi masyarakat maka akan tercapai tujuan yang ditargetkan.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan peraturan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keterkaitan hal tersebut diatas diuraikan dalam Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, dan ayat 2 menyatakan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sesuai dengan pasal 79, bahwa dalam pasal 80 ayat 3, menyatakan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

 

 Sumber : Ichary Soekirno., Komite Perencana, 2015, “Spirit Perencanaan Pembangunan

Desa Berdasarkan UU No. 6/2014 Tentang Desa  Serta PP 43 & PP 60 Th 2014”

 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 5 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota). RPJM Daerah tersebut ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (pasal 19 (3)).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen rencana strategis pembangunan desa yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan, tujuan, strategi dan prioritas program pembangunan desa dalam rentang waktu 6 (enam) tahun. Selain sebagai dokumen perencanaan, RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada hasil musyawarah desa (musrenbang desa).

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah desa harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup desa maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota).

Terdapat dua dokumen rencana desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk enam tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan. Dokumen RPJM Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. RKP Desa menjadi acuan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai hasil (output) dari musrenbang tahunan.

 

 Sumber : Ichary Soekirno., Komite Perencana, 2015, “Spirit Perencanaan Pembangunan

Desa Berdasarkan UU No. 6/2014 Tentang Desa  Serta PP 43 & PP 60 Th 2014”

  

Prinsip-prinsip perencanaan, dalam penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui pendekatan keterpaduan yaitu: teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan desa selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lain yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan, seperti prinsip-prinsip sebagai berikut

  1. Strategis; dokumen RPJM Desa merupakan suatu kerangka kerja pembangunan yang komprehensif dan sistematis dalam mencapai harapan yang dicita-citakan, dan hasil dari pemikiran strategis dalam menggali gagasan dan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi pemerintahan desa dan masyarakat. Kebijakan strategis yang dituangkan dalam RPJM Desa menentukan arah perubahan dan orientasi pembangunan yang perlu dilakukan untuk mencapai harapan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kualitas dokumen RPJM Desa sangat ditentukan seberapa jauh dokumen perencanaan dapat mengungkapkan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut.
  2. Demokratis dan Partisipatif; RPJM Desa merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan desa yang disusun secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan, dengan prinsip musyawarah dan partisipasi menjadi landasan dalam proses penyusunan RPJM Desa yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.
  3. Politis; RPJM Desa sebagai sebuah produk politik yang dalam penyusunannya melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Kepala Desa dan BPD.
  4. Bottom-up Planning; Perencanan dari bawah yang dimaksud bahwa proses penyusunan RPJM Desa harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, seperti : penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi dan program kepala desa terpilih; memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan desa; dan memperhatikan hasil dari proses penyusunan usulan kegiatan desa.
  5. Top-down Planning; Perencanan dari atas yang dimaksud bahwa proses penyusunan RPJM Desa perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan: RPJM Desa sinergi dengan RPJM Kabupaten/Kota; dan RPJM Desa sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar.

 

 Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2015,

 “Desa Membangun Prinsip Perencanaan Pembangunan Di Jawa Barat”

 

Dalam proses perencanaan Pembangunan desa  harus dilihat dan dipahami bahwa Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.(Supeno, 2011: 32),

Lebih lanjut Supeno (2011:32) mengatakan secara garis besar garis  besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut :

  1. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
  2. Perencanaan pembangunan lingkungan; semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan desa
  3. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.
  4. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan.
  5. Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang.

 

Hal tersebut diatas, jelas nampak bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sangat diperlukan dan harus menjadi landasan dalam penyusunannya.

 

Penutup

Langkah untuk meningkatkan suatu pembangunan itu diawali dengan adanya partisipasi masyarakat setempat, dan pembanguanan tanpa adanya partisipasi akan terbengkalai oleh kerena itu langkah atau strategi yang di buat pemerintah desa pada  masyarakat adalah memberikan motivasi   pelibatan atau partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa.

 

Kesimpulan

Dalam perencanaan pembangunan desa partisipasi masyarakat mempunyai peran penting karena pembangunan desa sebenarya ditujukan untuk memajukan desa itu sendiri dan memanfaatkan berbagai potensi serta sumber daya yang ada, maka dengan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Perencanaan pembangunan desa merupakan proses yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, salah satu kunci dari keberhasilan tujuan pembangunan adalah sejauh mana perencanaan pembangunan dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa sudah seharusnya dan menjadi prasyarat penerimaan dana desa,  maka desa harus membuat perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan  merupakan penjabaran Visi Misi Kepala desa dengan partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan RPJM Desa diharapkan menghasilkan sebuah dokumen perencanaan yang benar-benar berkualitas dan terukur. RPJMDesa yang baik tidak hanya mampu mengakomodasikan aspirasi atau partisipasi masyarakat tetapi memiliki bobot yang memadai, tingkat adaptasi  tinggi  terhadap perubahan dan dapat diimplementasikan secara optimal,  maka :

  1. Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran-serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa-memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.
  2. Prinsip kerja dari pembangunan melalui partisipasi masyarakat, sebagai berikut ;
  • program kerja disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan melakukan komunikasi partisipatif agar mendapat dukungan masyarakat,
  • program kerja dilaksanakan melalui kerjasama dan kerja bersama kelompok antara masyarakat, pejabat  dan segenap warga dalam rangka memperkecil hambatan dalam program,
  • program kerja tidak mengarah pada golongan tertentu di masyarakat atau kelompok agar tidak menimbulkan perpecahan,
  • selama program berjalan, koordinasi selalu dilakukan secara vertikal maupun horizontal.

 

 Daftar Pustaka :

                                              

  1. Bintarto R., 1983, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia, Jakarta
  2. Dadang Solihin, MA, 2008, Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan
  3. Juanda, Puradimaja Deny., Kepala Bappeda Provinsi Barat, 2015, “Desa Membangun Prinsip Perencanaan Pembangunan Di Jawa Barat” pada Pelatihan Desa Provinsi Jawa Barat tahun 2015
  4.  Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, edisi baru. Penerbit Rajawali Pers Jakarta
  5.  Soekirno, Ichary.,  2015, Spirit Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan UU No. 6/2014 Tentang Desa  Serta PP 43 & PP 60 Th 2014 pada Pelatihan Desa Provinsi Jawa  Barat tahun 2015
  6. Supeno, Wahjudin, 2011 Perencanaan desa Terpadu edisi Revisi, Read, Banda Aceh
  7. Suwandi dan Rostyaningsih, 2012,  perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, Journal of Public Policy and Management, http://ejournal-s1.undip.ac.id/inde
  8. Tarigan, Robinson, 2009,  perencanaan pembangunan wilayah, edisi revisis. Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta

 

Peraturan – Peraturan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang  Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah  No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah  No. 43  tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah  No. 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2006 Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten dan Kota Kepada Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa

 

 


[1] Perencana Madya Bidang PE Bappeda Provinsi Jawa Barat

[2] Mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD)

 Sumber : Warta Bappeda Provinsi Jawa Barat, Volume 33 No. 4 Oktober - Desember 2016

 

Kajian dan Analisis Kebijakan: Kelembagaan dan Aktornya

Sumber: Majalah Warta Bappeda Provinsi Jawa Barat Vol. 32 No. 3 Juli - September 2016

___________________________________________________________________________

Pendahuluan

“Dengan paket kebijakan ekonomi ini, akan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII di Istana. Patut diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir tahun 2015 lalu, masih ada 17,3% atau sekitar 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di hunian non milik (sewa, kontrak, numpang, rumah dinas atau tidak memiliki rumah sama sekali). Sementara, pengembang perumahan mewah masih banyak yang enggan menyediakan hunian menengah dan murah karena untuk membangun hunian murah seluas 5 ha, memerlukan proses perizinan yang lama dan biaya yang besar.

Melalui PKE XIII ini, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi. Dengan pengurangan perizinan dan tahap ini, maka waktu pembangunanMBR yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari.”

Dua paragraf di atas adalah kutipan dari siaran pers “Rumah Murah Untuk Rakyat”, ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR) yang merupakan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII Pemerintahan Jokowi. PKE ini merupakan kebijakan yang diterbitkan sejalan dengan Program Nasional Pembangunan 1 (satu) juta rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita.    

Dari contoh kebijakan tersebut di atas, bagaimana menurut pendapat Anda, apakah kebijakan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Bila jawabannya “dapat”, maka para perumus kebijakan ini kompeten. Namun sebaliknya bila “tidak”, maka patut diduga para perumus ini tidak kompetenatau gagal dalam menyusun kebijakan publik.

 

Kebijakan Publik Sebagai Proses

Bagaimana sebuah kebijakan dibuat, hal ini dapat diketahui dengan mempertimbangkan sejumlah aktivitas atau proses yang terjadi di dalam sistem politik (Dye, 2005;13). Lester dan Joseph, merumuskan 6 (enam) tahap dalam

 

  siklus pembuatan kebijakan(gambar 1).

 

Pertama, melakukan identifikasi permasalahan dan menyusun agenda, merupakan tahap yang sangat penting dalam analisis kebijakan untuk mengetahui ke arah mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Apakah berpihak kepada rakyat?.

Kedua, merumuskan kebijakan yang akan dibuat, tahap ini merupakan penyusunan skala prioritas yang merupakan keinginan, tuntutan, maupun aspirasi dari masyarakat.

Ketiga, menerapkan kebijakan yang akan diputuskan. Pada tahap ini semua kebijakan yang telah dirumuskan tadi diuji secara nyata, sehingga dapat diketahui apakah kebijakan baru tersebut dapat mengatasi permasalahan?.

Keempat, melakukan evaluasi kebijakan, pada tahap ini pelaksanaan kebijakan publik dievaluasi untuk mengetahui,apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat, efektifkah dalam memecahkan masalah?.

Kelima, menyusun penyempurnaan kebijakan, pada tahap ini hasil evaluasi menjadi dasar dalam rangka perbaikan suatu kebijakan.

Keenam, mengakhiri suatu kebijakan.

 

Urgensi Kajian dan Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan (William N. Dunn, 2000).

Analisis kebijakan publik  lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan (Weimer and Vining, 1998:1).

Setiap jenis analisis kebijakan yang menghasilkan dan menyajikan informasi dapat dijadikan dasar oleh para pembuat kebijakan untuk menguji pendapat-pendapat mereka. Analisis kebijakan  mencakup kegiatan penelitian untuk menjelaskan atau memberikan wawasan terhadap problem atau isu yang mendahului untuk mengevaluasi program yang sudah selesai. Beberapa analisis bersifat informal yang tidak lebih hanya berupa pemikiran keras dan teliti, sedangkan lainnya memerlukan data yang luas, sehingga dapat dihitung dengan proses matematika yang rumit(Quade,1984:4).

Kajian dan Analisis Kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi  dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (Permenpan RB No. 045 Tahun 2013, Pasal 1, Ayat 3).

Analisis kebijakan disusun secara sistematisdalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan dengan ruang lingkup dan metode yang umumnya bersifat deskriptif dan faktual,bertujuan untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa atau seluruh tahap dari proses kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapinya. Analisis kebijakan dilakukan tidak bermaksud untuk menyetujui atau menolak kebijakan. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam rangka solusi masalah sosial. Rekomendasi ini dapat berupa dukungan penuh terhadap kebijakan, kritik dan saran untuk perbaikan, atau dapat juga berupa penghentian kebijakan.

Sebuah produk kebijakan hendaknya dikaji dan dievaluasi secara kontinyu mengikuti dinamika yang berkembang di masyarakat. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mengantisipasi permasalahan pembangunan, baik yang datang dari dalam ataupun dari luar pemerintah.

Kajian dan analisis kebijakan dapat dilakukan oleh pihak eksternal atau internal pemerintah. Kajian dan Analisis kebijakan seharusnya dilakukan  oleh lembaga independen seperti konsultan manajemen publik, kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, ataupun dari lembaga-lembaga penelitian organisasi masyarakat lainnya. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh  produk analisis kebijakan yang lepas dari kepentingan.

 

Kelembagaan Kajian Kebijakan

Produk kebijakan publik banyak bentuknya misalnya berupa peraturan perundangan-undangandengan hirarki tertinggi yakni Undang-undang Dasar 1945, dengan turunannya yakni: Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan  Peraturan Daerah di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten. Semua produk hukum ini proses perumusannya melibatkan pihak legislatif dan eksekutif dengan melalui uji publik. Produk kebijakan publik lainnya yang dibuat oleh pihak eksekutif misalnya Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota atau Peraturan Bupati.

Kelembagaan kajian kebijakan di lingkungan eksternal pemerintah telah banyak kontribusinya dalam tahapan proses kebijakan publik. Terkait hal ini, di Negara-negara tetangga (yang ingin) maju (seperti Singapura dan Australia), lembaga kajian dilibatkan secara penuh dalam proses perumusan kebijakan.Demikian pula dengan partisipasi publik melalui organisasi masyarakatnya, diberikan ruang seluas-luasnya untuk turut berpartisipasi dalam proses kajian kebijakan. Sehingga pemerintah yang dijalankan dengan prinsip terbuka (siap untuk di kritik)  ini akan sangat diuntungkan. Produk kebijakan publik yang akan digulirkan pemerintah akan implementatif, efektif dan mudah diterima oleh masyarakat (selaku pengguna kebijakan).

Di Indonesia, berdasarkan laporan Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) ada 5 (lima) lembaga kajian yang masuk jajaran 95 think thank  terbaik di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik pada tahun 2015. Lembaga itu adalah Center for Strategic and International Studies (CSIS), Economic Research Institute fo Asean and East Asia (ERIA), Institute of National Capacities Studies (INCS), Center for Indonesian Police Studies, dan Indonesian Institute of Science (LIPI). CSIS berada di peringkat ketiga di kawasan dan peringkat ke-70 di seluruh dunia” (Kompas, 1 September 2016, hal. 5).

James G. McGann, pengajar di University of Pennsylvania Amerika Serikat menyebutkan: “lembaga kajian (think thank) sebagai jembatan antara dunia akademik dan pengambil kebijakan. Indonesia punya lembaga kajian yang kualitasnya diakui oleh dunia internasional.” Pemerintah saat ini sangat membutuhkan kehadiran lembaga kajian (yang independen lepas dari kepentingan pihak manapun) dalam rangka terciptanya good governance.

Lembaga kajian yang ada di lingkungan pemerintah terdapat di kementerian, pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Para pengkaji dan analisnya adalah umumnya para pejabatfungsional tertentu, kecuali staf ahli gubernur yakni para akademisi, praktisi dan mantan kepala SKPD. 

 

Gambar 2: Lembaga Kajian Terbaik di Asia Tenggara dan Pasifik

 

Aktor Kajian dan Analisis Kebijakan

Dalam bagian ini akan diuraikan peran para analis kebijakan sebagai aktor kajian dan analisis kebijakan yang berada dalam lingkungan pemerintah. Sebagai contoh, beberapa jabatan fungsional (ASN) yang berhubungan dengan proses kajian dan analisis kebijakan ini antara lain: Jabatan Fungsional Perencana, fokus di unsur perencanaan; Jabatan Fungsional Peneliti fokus di penelitian kebijakan; Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, fokus di analisis kebijakan publik; dan Jabatan Staf Ahli (jabatan non-fungsional) fokus dalam memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota (Pasal 103, P.P. Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah).

Memperhatikan uraian di atas ternyata pemerintah telah memiliki para analis kebijakan dalam lingkungan kerjanya. Namun, apakah jumlah sumberdayanya telah sesuai dengan beban kerja unit kerjanya?. Apakah kompetensinya memadai (bersertifikat)?.Apakah jabatan ini secara kelembagaan telah diberdayakan (ditempatkan dalam strukturnya dan didukung anggaran sesuai tupoksinya) dalam organisasi?. Pertanyaan ini terutama ditujukan bagi: instansi perumus kebijakan jabatan fungsional, instansi pembina (kementerian terkait) jabatan fungsional dan instansi pejabat fungsional berada, karena selama ini para pejabat ini umumnya dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya selaku staf (fungsional umum) saja. Demikian pula kedudukan jabatan fungsional dalam struktur organisasi yang telah diatur dalam peraturan daerah tidak dijalankan oleh unit kerja sesuai aturan yang ada. Jabatan ini umumnya berkedudukan di bidang-bidang/bagian dalam rangka melaksanakan tupoksi bidang/bagian unit kerjanya. Sementara, unit kerja jabatan fungsionalnya dikosongkan, hal ini berarti kinerja jabatan fungsionalnya tidak dapatdiukur sebagai akuntabilitas kinerja organisasi. Sehingga visi dan misi organisasi seolahtidak (perlu) didukung oleh para pemangku jabatan fungsional (?).

Lain halnya denganpemangku jabatan analis kebijakan non fungsional yakni Staf Ahli.Kedudukannya dan rincian tugasnya telah sesuai dengan peraturan daerah/ peraturan gubernur. Sebagaimana dimaklumi para pejabat ini adalah mantan pejabat kepala SKPD (esselon dua) dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.  Dalam hal fasilitas kerjanya, pejabat ini mendapatkan dukungan pegawai staf yang dipimpin oleh kepala sub bagian (minimal esselon IV). Dan fasilitas kerja lainnya ditunjang dengan kendaraan danruangkerja yang memadai disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Nomenklatur staf ahli diatur (menunggu peraturan baru) berdasarkan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 yakni: Staf Ahli Bidang Hukum Politik, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bidang Bidang Kemasyarakatan dan SDM, dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Untuk mengetahui lebih dalam tugas pokok dan fungsi para analis kebijakan ini dalam pelaksanaan tugasnya. Berikut  tabel sandingan beberapa rincian tugas antara  jabatan fungsional Analis Kebijakan, jabatan fungsional Perencana dan Staf Ahli:

Jabatan Fungsional

Analis Kebijakan

(Permenpan RB

No. 045 Tahun 2013)

 

Jabatan Fungsional Perencana

(Kepmenpan No.016 Tahun 2001)

 

Jabatan Staf Ahli

(Pergub/Perwal/Perbup)

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.

 

Perencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas perencanaan pada unit perencanaan tertentu.

Staf Ahli adalah pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah dalam memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota.

Rincian tugas:

§  Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan;

§  Merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan;

§  Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi implementasi Kebijakan;

§  Penyusunan naskah akademik;

§  Menyediakan rekomendasi kebijakan;

§  Melakukan Group Diskusi Terfokus kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah dan atau kebijakan;

§  Melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan;

§  Dst.

 

Rincian tugas:

§  Mengkaji hasil pengujian model perencanaan pembangunan;

§  Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijakan strategis sektoral;

§  Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijakan strategis jangka panjang;

§  Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis sektoral;

§  Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan;

§  Dst.

Rincian tugas:

§  Staf ahli memiliki tugas pokok memberikan telahaan, kajian, saran, dan pertimbangan kepada gubernur mengenai masalah hukum, dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan sumber daya manusia, ekonomi dan keuangan;

§  Serta membantu pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah provinsi sesuai dengan bidang tugasnya. 

               Tabel 1: Sandingan Rincian Tugas Aktor Analisis Kebijakan

Memperhatikan uraian pada tabel sandingan di atas, maka terdapat kesamaan tugas yang signifikan dalam hal kajian dan analisis kebijakan, terutama antara pejabat fungsional Analis Kebijakan dengan pejabat Staf Ahli. Hal yang membedakan antara kedua jabatan di atas adalah pada tahap proses pendidikan dan proses rekrutmennya. Untuk jabatan fungsional Analis Kebijakan, kelembagaan pendidikan dan latihannya serta pengembangan karirnya telah diatur melalui peraturan menteri. Sementara para analis kebijakan dari pejabat Staf Ahli, kelembagaan pendidikan dan latihannya tidak ada. Demikian pula dengan pengembangan karirnya, sangat tergantung atas kebijakan kepala daerah setempat. Pejabat Staf Ahli dianggap ahli karena latar belakang dan pengalamannya memimpin kepala SKPD. Terkait hal ini kepala daerah berwenang penuh dalam memutuskan para pejabat yang pantas untuk menduduki jabatan staf ahli.

 

Penutup

Kebijakan publikyang gagal dalam implementasinya dapat dilihat dari ketercapaian indikator, target atau sasaran yang telah ditetapkan sesuai rencana. Juga respon atau keluhan masyarakat terhadap pemerintah atas kebijakan yang telah digulirkan.

Analis Kebijakan yang profesional dan berintegritas, dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa bekerja sesuai aturan, keahlian dan berlandaskan keilmuan sehingga terlepas dari kepentingan politik ataupun golongan manapun demi kepentingan publik.

Analisis kebijakan publik  seharusnya dilakukan  oleh lembaga independen non pemerintah, dalam rangka memperoleh kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Kecuali proses analisis kebijakan yang menyangkut kebijakan internal organisasi dilakukan para analis pemerintah. Untuk memperoleh produk kebijakan publik yang berkualitas dan akuntabel. Maka peran lembaga-lemabga kajian agar diberi ruang seluas-luasnya dan eksistensinya diperkuat dalam rangka menuju good governance.

Perlu dicatat bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 13menyebutkan bahwa jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; c. Jabatan Pimpinan Tinggi. Sehubungan dengan kajian dan analisis kebijakan adalah lingkup tugas yang menuntut keahlian dan profesionalitas.Maka dari ketiga jabatan ini yang sesuai dengan lingkup tugasnya adalah jabatan fungsional. Dengan tuntutan kerja menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efektifitas dan efisiensi.

Melalui pemberdayaan sumberdaya manusia berkeahlian (jabatan fungsional) dalam rangka diperolehnya konsistensi (refleksi ketaatan terhadap aturan) peraturan perundangan dan implementasinya. Maka secara bertahap dan berkelanjutan isu-isu tumpang tindih tugas pokok dan fungsi di beberapa lembaga pemerintahan dapat diantisipasi dan diperbaiki.

 

DAFTAR PUSTAKA

A.  Buku-buku

Dunn, William N., 2000, Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University   Press;

Dye, ThomasR.,1981, Undestanding Public Policy, Englewood, Cliff:  Prentice Hall

Lester dan JosephStewart Jr., 2000, Public  Policy: An Evolution and Approuch, Belmont: Wadsworth;

Quade, E.S. 1984. Analysis for Publik Decisions. New York: The Rand Corporation;

Weimer, Vining and David L., 1998. Policy Analysis Concepts and Practice. New Jersey:

Prentice Hall;

 

B.  Sumber lain

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

Permenpan RB No. 045 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dengan Angka Kreditnya;

Kepmenpan No. 016/M.PAN3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

https://gotothinktank.com, diakses pada tanggal,1 September 2016

Harian Kompas, 1 September 2016

 

Bunbun Wahyu Korneli: Evaluator Balai PEP3d Bappeda Provinsi Jabar

 

 

 

 

 

 

 

Sejarah Jawa Barat

Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibu kotanya berada di Kota Bandung. Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378). Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Bagian barat laut provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Pada tahun 2000, Provinsi Jawa Barat dimekarkan dengan berdirinya Provinsi Banten, yang berada di bagian barat. Saat ini terdapat wacana untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan, dengan memperhatikan aspek historis wilayah ini. Namun hal ini mendapatkan penentangan dari wilayah Jawa Barat lainnya seperti Cirebon dimana tokoh masyarakat asal Cirebon menyatakan bahwa jika nama Jawa Barat diganti dengan nama Pasundan seperti yang berusaha digulirkan oleh Bapak Soeria Kartalegawa tahun 1947 di Bandung maka Cirebon akan segera memisahkan diri dari Jawa Barat, karena nama "Pasundan" berarti (Tanah Sunda) dinilai tidak merepresentasikan keberagaman Jawa Barat yang sejak dahulu telah dihuni juga oleh Suku Betawi dan Suku Cirebon serta telah dikuatkan dengan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 5 Tahun 2003 yang mengakui adanya tiga suku asli di Jawa Barat yaitu Suku Betawi yang berbahasaMelayu dialek Betawi, Suku Sunda yang berbahasa Sunda dan Suku Cirebon yang berbahasa Bahasa Cirebon (dengan keberagaman dialeknya).

 

Sejarah

Temuan arkeologi di Anyer menunjukkan adanya budaya logam perunggu dan besi sejak sebelum milenium pertama. Gerabah tanah liat prasejarah zaman Buni (Bekasi kuno) dapat ditemukan merentang dari Anyer sampai Cirebon.Jawa Barat pada abad ke-5 merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara banyak tersebar di Jawa Barat. Ada tujuh prasasti yang ditulis dalam aksara Wengi (yang digunkan dalam masa Palawa India) dan bahasa Sansakerta yang sebagian besar menceritakan para raja Tarumanagara.

 

Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanagara, kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari Ujung Kulon sampai Kali Serayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Salah satu prasasti dari zaman Kerajaan Sunda adalah prasasti Kebon Kopi II yang berasal dari tahun 932. Kerajaan sunda beribukota di Pakuan Pajajaran (sekarang kota Bogor).

 

Pada abad ke-16, Kesultanan Demak tumbuh menjadi saingan ekonomi dan politik Kerajaan Sunda. Pelabuhan Cerbon (kelak menjadi Kota Cirebon) lepas dari Kerajaan Sunda karena pengaruh Kesultanan Demak. Pelabuhan ini kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Cirebon yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Pelabuhan Banten juga lepas ke tangan Kesultanan Cirebon dan kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Banten.

 

Untuk menghadapi ancaman ini, Sri Baduga Maharaja, raja Sunda saat itu, meminta putranya, Surawisesa untuk membuat perjanjian pertahanan keamanan dengan orang Portugis di Malaka untuk mencegah jatuhnya pelabuhan utama, yaitu Sunda Kalapa, kepada Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Pada saat Surawisesa menjadi raja Sunda, dengan gelar Prabu Surawisesa Jayaperkosa, dibuatlah perjanjian pertahanan keamanan Sunda-Portugis, yang ditandai dengan Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal, ditandatangani dalam tahun 1512. Sebagai imbalannya, Portugis diberi akses untuk membangun benteng dan gudang di Sunda Kalapa serta akses untuk perdagangan di sana. Untuk merealisasikan perjanjian pertahanan keamanan tersebut, pada tahun 1522 didirikan suatu monumen batu yang disebut padrão di tepi Ci Liwung.

 

Meskipun perjanjian pertahanan keamanan dengan Portugis telah dibuat, pelaksanaannya tidak dapat terwujud karena pada tahun 1527 pasukan aliansi Cirebon - Demak, dibawah pimpinan Fatahilah atau Paletehan, menyerang dan menaklukkan pelabuhan Sunda Kalapa. Perang antara Kerajaan Sunda dan aliansi Cirebon - Demak berlangsung lima tahun sampai akhirnya pada tahun 1531 dibuat suatu perjanjian damai antara Prabu Surawisesa dengan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon.

 

Dari tahun 1567 sampai 1579, dibawah pimpinan Raja Mulya, alias Prabu Surya Kencana, Kerajaan Sunda mengalami kemunduran besar dibawah tekanan Kesultanan Banten. Setelah tahun 1576, kerajaan Sunda tidak dapat mempertahankan Pakuan Pajajaran, ibu kota Kerajaan Sunda, dan akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Zaman pemerintahan Kesultanan Banten, wilayah Priangan (Jawa Barat bagian tenggara) jatuh ke tangan Kesultanan Mataram.

 

Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu sebagai pelaksanaanBestuurshervormingwet tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah Soendalanden (Tatar Soenda) atau Pasoendan, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.

 

Pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia.

 

Pada tanggal 27 Desember 1949 Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.

 

Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950.

 

Arti Kata Sunda

Dalam buku Sejarah Sunda (Karya R. Ma'mun Atmamihardja tahun 1958) dimana arti kata Sunda dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahasa Sansekerta : Sunda artinya bersinar terang, nama Dewa Wisnu.

Bahasa Kawi  : Sunda artinya air, tumpukan, pangkat dan waspada.

Bahasa Jawa  : Sunda artinya bersusun, berganda, kata atau suara, naik.

Bahasa Sunda : Sunda berarti bagus, indah, unggul, dan cantik

 

Sumber: