BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Kajian dan Analisis Kebijakan: Kelembagaan dan Aktornya

Sumber: Majalah Warta Bappeda Provinsi Jawa Barat Vol. 32 No. 3 Juli - September 2016

___________________________________________________________________________

Pendahuluan

“Dengan paket kebijakan ekonomi ini, akan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII di Istana. Patut diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir tahun 2015 lalu, masih ada 17,3% atau sekitar 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di hunian non milik (sewa, kontrak, numpang, rumah dinas atau tidak memiliki rumah sama sekali). Sementara, pengembang perumahan mewah masih banyak yang enggan menyediakan hunian menengah dan murah karena untuk membangun hunian murah seluas 5 ha, memerlukan proses perizinan yang lama dan biaya yang besar.

Melalui PKE XIII ini, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi. Dengan pengurangan perizinan dan tahap ini, maka waktu pembangunanMBR yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari.”

Dua paragraf di atas adalah kutipan dari siaran pers “Rumah Murah Untuk Rakyat”, ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR) yang merupakan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII Pemerintahan Jokowi. PKE ini merupakan kebijakan yang diterbitkan sejalan dengan Program Nasional Pembangunan 1 (satu) juta rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita.    

Dari contoh kebijakan tersebut di atas, bagaimana menurut pendapat Anda, apakah kebijakan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Bila jawabannya “dapat”, maka para perumus kebijakan ini kompeten. Namun sebaliknya bila “tidak”, maka patut diduga para perumus ini tidak kompetenatau gagal dalam menyusun kebijakan publik.

 

Kebijakan Publik Sebagai Proses

Bagaimana sebuah kebijakan dibuat, hal ini dapat diketahui dengan mempertimbangkan sejumlah aktivitas atau proses yang terjadi di dalam sistem politik (Dye, 2005;13). Lester dan Joseph, merumuskan 6 (enam) tahap dalam

 

  siklus pembuatan kebijakan(gambar 1).

 

Pertama, melakukan identifikasi permasalahan dan menyusun agenda, merupakan tahap yang sangat penting dalam analisis kebijakan untuk mengetahui ke arah mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Apakah berpihak kepada rakyat?.

Kedua, merumuskan kebijakan yang akan dibuat, tahap ini merupakan penyusunan skala prioritas yang merupakan keinginan, tuntutan, maupun aspirasi dari masyarakat.

Ketiga, menerapkan kebijakan yang akan diputuskan. Pada tahap ini semua kebijakan yang telah dirumuskan tadi diuji secara nyata, sehingga dapat diketahui apakah kebijakan baru tersebut dapat mengatasi permasalahan?.

Keempat, melakukan evaluasi kebijakan, pada tahap ini pelaksanaan kebijakan publik dievaluasi untuk mengetahui,apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat, efektifkah dalam memecahkan masalah?.

Kelima, menyusun penyempurnaan kebijakan, pada tahap ini hasil evaluasi menjadi dasar dalam rangka perbaikan suatu kebijakan.

Keenam, mengakhiri suatu kebijakan.

 

Urgensi Kajian dan Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan (William N. Dunn, 2000).

Analisis kebijakan publik  lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan (Weimer and Vining, 1998:1).

Setiap jenis analisis kebijakan yang menghasilkan dan menyajikan informasi dapat dijadikan dasar oleh para pembuat kebijakan untuk menguji pendapat-pendapat mereka. Analisis kebijakan  mencakup kegiatan penelitian untuk menjelaskan atau memberikan wawasan terhadap problem atau isu yang mendahului untuk mengevaluasi program yang sudah selesai. Beberapa analisis bersifat informal yang tidak lebih hanya berupa pemikiran keras dan teliti, sedangkan lainnya memerlukan data yang luas, sehingga dapat dihitung dengan proses matematika yang rumit(Quade,1984:4).

Kajian dan Analisis Kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi  dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (Permenpan RB No. 045 Tahun 2013, Pasal 1, Ayat 3).

Analisis kebijakan disusun secara sistematisdalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan dengan ruang lingkup dan metode yang umumnya bersifat deskriptif dan faktual,bertujuan untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa atau seluruh tahap dari proses kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapinya. Analisis kebijakan dilakukan tidak bermaksud untuk menyetujui atau menolak kebijakan. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam rangka solusi masalah sosial. Rekomendasi ini dapat berupa dukungan penuh terhadap kebijakan, kritik dan saran untuk perbaikan, atau dapat juga berupa penghentian kebijakan.

Sebuah produk kebijakan hendaknya dikaji dan dievaluasi secara kontinyu mengikuti dinamika yang berkembang di masyarakat. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mengantisipasi permasalahan pembangunan, baik yang datang dari dalam ataupun dari luar pemerintah.

Kajian dan analisis kebijakan dapat dilakukan oleh pihak eksternal atau internal pemerintah. Kajian dan Analisis kebijakan seharusnya dilakukan  oleh lembaga independen seperti konsultan manajemen publik, kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, ataupun dari lembaga-lembaga penelitian organisasi masyarakat lainnya. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh  produk analisis kebijakan yang lepas dari kepentingan.

 

Kelembagaan Kajian Kebijakan

Produk kebijakan publik banyak bentuknya misalnya berupa peraturan perundangan-undangandengan hirarki tertinggi yakni Undang-undang Dasar 1945, dengan turunannya yakni: Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan  Peraturan Daerah di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten. Semua produk hukum ini proses perumusannya melibatkan pihak legislatif dan eksekutif dengan melalui uji publik. Produk kebijakan publik lainnya yang dibuat oleh pihak eksekutif misalnya Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota atau Peraturan Bupati.

Kelembagaan kajian kebijakan di lingkungan eksternal pemerintah telah banyak kontribusinya dalam tahapan proses kebijakan publik. Terkait hal ini, di Negara-negara tetangga (yang ingin) maju (seperti Singapura dan Australia), lembaga kajian dilibatkan secara penuh dalam proses perumusan kebijakan.Demikian pula dengan partisipasi publik melalui organisasi masyarakatnya, diberikan ruang seluas-luasnya untuk turut berpartisipasi dalam proses kajian kebijakan. Sehingga pemerintah yang dijalankan dengan prinsip terbuka (siap untuk di kritik)  ini akan sangat diuntungkan. Produk kebijakan publik yang akan digulirkan pemerintah akan implementatif, efektif dan mudah diterima oleh masyarakat (selaku pengguna kebijakan).

Di Indonesia, berdasarkan laporan Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) ada 5 (lima) lembaga kajian yang masuk jajaran 95 think thank  terbaik di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik pada tahun 2015. Lembaga itu adalah Center for Strategic and International Studies (CSIS), Economic Research Institute fo Asean and East Asia (ERIA), Institute of National Capacities Studies (INCS), Center for Indonesian Police Studies, dan Indonesian Institute of Science (LIPI). CSIS berada di peringkat ketiga di kawasan dan peringkat ke-70 di seluruh dunia” (Kompas, 1 September 2016, hal. 5).

James G. McGann, pengajar di University of Pennsylvania Amerika Serikat menyebutkan: “lembaga kajian (think thank) sebagai jembatan antara dunia akademik dan pengambil kebijakan. Indonesia punya lembaga kajian yang kualitasnya diakui oleh dunia internasional.” Pemerintah saat ini sangat membutuhkan kehadiran lembaga kajian (yang independen lepas dari kepentingan pihak manapun) dalam rangka terciptanya good governance.

Lembaga kajian yang ada di lingkungan pemerintah terdapat di kementerian, pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Para pengkaji dan analisnya adalah umumnya para pejabatfungsional tertentu, kecuali staf ahli gubernur yakni para akademisi, praktisi dan mantan kepala SKPD. 

 

Gambar 2: Lembaga Kajian Terbaik di Asia Tenggara dan Pasifik

 

Aktor Kajian dan Analisis Kebijakan

Dalam bagian ini akan diuraikan peran para analis kebijakan sebagai aktor kajian dan analisis kebijakan yang berada dalam lingkungan pemerintah. Sebagai contoh, beberapa jabatan fungsional (ASN) yang berhubungan dengan proses kajian dan analisis kebijakan ini antara lain: Jabatan Fungsional Perencana, fokus di unsur perencanaan; Jabatan Fungsional Peneliti fokus di penelitian kebijakan; Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, fokus di analisis kebijakan publik; dan Jabatan Staf Ahli (jabatan non-fungsional) fokus dalam memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota (Pasal 103, P.P. Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah).

Memperhatikan uraian di atas ternyata pemerintah telah memiliki para analis kebijakan dalam lingkungan kerjanya. Namun, apakah jumlah sumberdayanya telah sesuai dengan beban kerja unit kerjanya?. Apakah kompetensinya memadai (bersertifikat)?.Apakah jabatan ini secara kelembagaan telah diberdayakan (ditempatkan dalam strukturnya dan didukung anggaran sesuai tupoksinya) dalam organisasi?. Pertanyaan ini terutama ditujukan bagi: instansi perumus kebijakan jabatan fungsional, instansi pembina (kementerian terkait) jabatan fungsional dan instansi pejabat fungsional berada, karena selama ini para pejabat ini umumnya dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya selaku staf (fungsional umum) saja. Demikian pula kedudukan jabatan fungsional dalam struktur organisasi yang telah diatur dalam peraturan daerah tidak dijalankan oleh unit kerja sesuai aturan yang ada. Jabatan ini umumnya berkedudukan di bidang-bidang/bagian dalam rangka melaksanakan tupoksi bidang/bagian unit kerjanya. Sementara, unit kerja jabatan fungsionalnya dikosongkan, hal ini berarti kinerja jabatan fungsionalnya tidak dapatdiukur sebagai akuntabilitas kinerja organisasi. Sehingga visi dan misi organisasi seolahtidak (perlu) didukung oleh para pemangku jabatan fungsional (?).

Lain halnya denganpemangku jabatan analis kebijakan non fungsional yakni Staf Ahli.Kedudukannya dan rincian tugasnya telah sesuai dengan peraturan daerah/ peraturan gubernur. Sebagaimana dimaklumi para pejabat ini adalah mantan pejabat kepala SKPD (esselon dua) dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.  Dalam hal fasilitas kerjanya, pejabat ini mendapatkan dukungan pegawai staf yang dipimpin oleh kepala sub bagian (minimal esselon IV). Dan fasilitas kerja lainnya ditunjang dengan kendaraan danruangkerja yang memadai disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Nomenklatur staf ahli diatur (menunggu peraturan baru) berdasarkan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 yakni: Staf Ahli Bidang Hukum Politik, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bidang Bidang Kemasyarakatan dan SDM, dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Untuk mengetahui lebih dalam tugas pokok dan fungsi para analis kebijakan ini dalam pelaksanaan tugasnya. Berikut  tabel sandingan beberapa rincian tugas antara  jabatan fungsional Analis Kebijakan, jabatan fungsional Perencana dan Staf Ahli:

Jabatan Fungsional

Analis Kebijakan

(Permenpan RB

No. 045 Tahun 2013)

 

Jabatan Fungsional Perencana

(Kepmenpan No.016 Tahun 2001)

 

Jabatan Staf Ahli

(Pergub/Perwal/Perbup)

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.

 

Perencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas perencanaan pada unit perencanaan tertentu.

Staf Ahli adalah pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah dalam memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota.

Rincian tugas:

§  Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan;

§  Merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan;

§  Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi implementasi Kebijakan;

§  Penyusunan naskah akademik;

§  Menyediakan rekomendasi kebijakan;

§  Melakukan Group Diskusi Terfokus kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah dan atau kebijakan;

§  Melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan;

§  Dst.

 

Rincian tugas:

§  Mengkaji hasil pengujian model perencanaan pembangunan;

§  Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijakan strategis sektoral;

§  Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijakan strategis jangka panjang;

§  Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis sektoral;

§  Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan;

§  Dst.

Rincian tugas:

§  Staf ahli memiliki tugas pokok memberikan telahaan, kajian, saran, dan pertimbangan kepada gubernur mengenai masalah hukum, dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan sumber daya manusia, ekonomi dan keuangan;

§  Serta membantu pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah provinsi sesuai dengan bidang tugasnya. 

               Tabel 1: Sandingan Rincian Tugas Aktor Analisis Kebijakan

Memperhatikan uraian pada tabel sandingan di atas, maka terdapat kesamaan tugas yang signifikan dalam hal kajian dan analisis kebijakan, terutama antara pejabat fungsional Analis Kebijakan dengan pejabat Staf Ahli. Hal yang membedakan antara kedua jabatan di atas adalah pada tahap proses pendidikan dan proses rekrutmennya. Untuk jabatan fungsional Analis Kebijakan, kelembagaan pendidikan dan latihannya serta pengembangan karirnya telah diatur melalui peraturan menteri. Sementara para analis kebijakan dari pejabat Staf Ahli, kelembagaan pendidikan dan latihannya tidak ada. Demikian pula dengan pengembangan karirnya, sangat tergantung atas kebijakan kepala daerah setempat. Pejabat Staf Ahli dianggap ahli karena latar belakang dan pengalamannya memimpin kepala SKPD. Terkait hal ini kepala daerah berwenang penuh dalam memutuskan para pejabat yang pantas untuk menduduki jabatan staf ahli.

 

Penutup

Kebijakan publikyang gagal dalam implementasinya dapat dilihat dari ketercapaian indikator, target atau sasaran yang telah ditetapkan sesuai rencana. Juga respon atau keluhan masyarakat terhadap pemerintah atas kebijakan yang telah digulirkan.

Analis Kebijakan yang profesional dan berintegritas, dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa bekerja sesuai aturan, keahlian dan berlandaskan keilmuan sehingga terlepas dari kepentingan politik ataupun golongan manapun demi kepentingan publik.

Analisis kebijakan publik  seharusnya dilakukan  oleh lembaga independen non pemerintah, dalam rangka memperoleh kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Kecuali proses analisis kebijakan yang menyangkut kebijakan internal organisasi dilakukan para analis pemerintah. Untuk memperoleh produk kebijakan publik yang berkualitas dan akuntabel. Maka peran lembaga-lemabga kajian agar diberi ruang seluas-luasnya dan eksistensinya diperkuat dalam rangka menuju good governance.

Perlu dicatat bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 13menyebutkan bahwa jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; c. Jabatan Pimpinan Tinggi. Sehubungan dengan kajian dan analisis kebijakan adalah lingkup tugas yang menuntut keahlian dan profesionalitas.Maka dari ketiga jabatan ini yang sesuai dengan lingkup tugasnya adalah jabatan fungsional. Dengan tuntutan kerja menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efektifitas dan efisiensi.

Melalui pemberdayaan sumberdaya manusia berkeahlian (jabatan fungsional) dalam rangka diperolehnya konsistensi (refleksi ketaatan terhadap aturan) peraturan perundangan dan implementasinya. Maka secara bertahap dan berkelanjutan isu-isu tumpang tindih tugas pokok dan fungsi di beberapa lembaga pemerintahan dapat diantisipasi dan diperbaiki.

 

DAFTAR PUSTAKA

A.  Buku-buku

Dunn, William N., 2000, Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University   Press;

Dye, ThomasR.,1981, Undestanding Public Policy, Englewood, Cliff:  Prentice Hall

Lester dan JosephStewart Jr., 2000, Public  Policy: An Evolution and Approuch, Belmont: Wadsworth;

Quade, E.S. 1984. Analysis for Publik Decisions. New York: The Rand Corporation;

Weimer, Vining and David L., 1998. Policy Analysis Concepts and Practice. New Jersey:

Prentice Hall;

 

B.  Sumber lain

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

Permenpan RB No. 045 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dengan Angka Kreditnya;

Kepmenpan No. 016/M.PAN3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

https://gotothinktank.com, diakses pada tanggal,1 September 2016

Harian Kompas, 1 September 2016

 

Bunbun Wahyu Korneli: Evaluator Balai PEP3d Bappeda Provinsi Jabar