BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

PERANAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PERANAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sakti Budhi Astuti.AS, SH., MSi.[1]

M.A.Cakradiharja[2]

 

                                              

Pendahuluan

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah yang mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Melalui undang-undang ini masyarakat lebih diberdayakan dan diberi tanggung jawab untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Begitu pun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara eksplisit memberikan tugas kepada pemerintah desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah berkewenangan mengurusi urusan rumah tangga daerah sendiri (desentralisasi). Pemerintah di berikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan yang ada didesa dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan wewenang pemerintahan, pemerintah wajib melaksanakan kehidupan demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban dan menjalankan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) yang bebas dari kolusi korupsi nepotisme (KKN).

Dalam rangka memperbaiki kondisi kehidupan untuk menjadi lebih baik tentunya dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Menurut I.Nyoman Surmayadi (2010:46) partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

 

Pembahasan

Konsep Peranan

Menurut Levinson dalam Soekanto bahwa peranan mencakup tiga hal, yaitu 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; 2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; 3. Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.  Sedangkan pendapat T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam bukunya yang berjudul “An Introduction to International Politics” mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi (T. Coser dan Rosenberg, 1976:232-255).      

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,  dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah desa diberi kewenangan sangat besar. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tersebut.  Secara eksplisit menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa sebagaimana dimaksud adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dengan kata lain bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dan yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud adalah sekretaris desa, unsur kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan (LPMD) merupakan unsur penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu ketiga lembaga tersebut harus terus bersinergi, membangun kekuatan dan kerja sama secara harmonis dan secara terus menerus. Desa mempunyai arti penting dalam mengamankan dan menegakkan pilar-pilar kebangsaan yang utama yaitu pancasila, undang-undang dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Partisipasi Masyarakat

Secara umum kata “partisipasi” mengacu pada posisi pelaku sebagai “part” (bagian atau ambil bagian) atau sebagai “partner” (mitra), dengan arti bahwa part  menempatkan pemahaman “partisipasi” pada posisi pelaku hanya “sekadar ambil bagian” atau “sekadar berperan serta”, dan lebih cenderung pada posisi “pinggiran atau marjinal”. Partisipasi lantas hanya dipadankatakan dengan “ikut serta” atau “peran serta”, yang pada proses terbentuknya “tindakan” tersebut tidak diawali dengan proses internal kesadaran yang menumbuhkan dorongan untuk “berprakarsa” atau “berinisiatif” atau “mengawali” suatu tindakan (bersama). Prakarsa dilakukan pihak lain, kemudian warga diikutsertakan saja. Sedangkan kata partner  dapat ditafsirkan : (1) ada inisiatif untuk melakukan tindakan oleh “sang subyek”; (2) mempunyai kesetaraan atau kesederajadan posisi dalam melakukan tindakan bersama orang lain (the others); (3) masing-masing pihak bersedia dan siap menanggung konsekuensi bersama dari tindakan yang sama-sama dilakukan tersebut; (4) masing-masing pihak mempunyai “makna subyektif” yang sama (setidaknya mirip) dalam menentukan dan melakukan tindakan bersama tersebut; dan (5) tindakan yang sama-sama dipilih tersebut telah diproses dalam “ruang kesadaran” secara sadar sehingga tindakan itu memang sesuatu yang dikehendaki untuk dilakukan.

Partisipasi dimaknai juga sebagai keterlibatan masyarakat didalam proses perencanaan/pembuatan keputusan, penerapan keputusan, menikmati hasil, dan evaluasi hasil itu (Cohen dan Uphoff, 1980). Selanjutnya partisipasi secara substantif mencakup :

•  Voice (suara) artinya setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat dan dijadikan basis pembuatan keputusan.

•   Akses, yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan termasuk akses dalam pelayanan publik.

•   Kontrol, yakni setiap warga atau elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah (Sutoro Eko, 2003).

 

Terjalinnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, maka dibutuhkan beberapa strategi sebagai berikut :

  1. Membangun Komitmen Bersama dengan masyarakat, dengan cara melibatkan seluruh masyarakat dalam musyawarah desa, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran atau ide-ide.
  2. Membangun Kepercayaan dari Masyarakat, dengan cara melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat; menjadi Pelaksana Utama atau menjadi contoh dalam setiap kegiatan.

 

Keberhasilan dalam suatu pembangunan di masyarakat seringkali di pengaruhi  oleh  tipikal dari seorang pemimpin. Karakter dari seorang pemimpin sangat berpengaruh pada peran serta masyarakat. Oleh karena itu kepedulian seoarang pimpinan terhadap warganya atau masyarakat sangat di perlukan.  Faktor public figure yang ada dalam diri seorang pemimpin sangat penting. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan selalu di hubungkan dengan keaktifan aparatur pemerintah dalam proses pembangunan, dalam arti bahwa dalam proses pembangunan keterlibatan aktif dari aparat pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian masyarakat dalam suatu desa.

 

Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam undang-undang dinyatakan, bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan pembangunan tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan kabupaten/kota, desa/kelurahan dan antar pemerintah desa/kelurahan, sehingga pencapaian tujuan desa diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Aspek hubungan kelembagaan desa mempertimbangkan kewenangan yang diberikan pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun dengan pelayanan umum serta keuangan di tingkat desa. Melalui otonomi desa diharapkan pemerintah desa mampu meningkatkan kualitas pelayanan, daya saing, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan serta memiliki kapasitas dalam meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya lokal.

 

Perencanaan                                         

Dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan merupakan proses penting untuk mecapai hasil yang diinginkan, perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa, dan wujud dari visi misi kepala desa terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), serta suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dengan syarat  sebagai berikut : 1). Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan; 2). Tujuan akhir yang dikehendaki; 3). Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkan (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif; 4). Jangka waktu untuk mencapai sasaran tersebut; 5). Masalah-masalah yang dihadapi; 5). Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; 6). Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan; 7). Adanya orang, organisasi, atau badan pelaksanaannya; 9). Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan proses perencanaan tersebut kepala desa harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, proses yang melibatkan masyarakat ini, mencakup dengar pendapat yang dilakukan secara  terbuka dengan sejumlah besar warganegara yang mempunyai kepedulian, dimana dengar pendapat ini disusun dalam suatu cara untuk mempercepat para individu, kelompok kepentingan dan para pejabat  memberikan kontribusi mereka kepada pembuatan desain dan redesain kebijakan dengan tujuan mengumpulkan informasi sehingga pembuat kebijakan bisa membuat kebijakan lebih baik. (Winarso, 2007:64).

 Dengan Partisipasi tersebut maka perencanaan menjadi semakin baik, aspirasi masyarakat semakin tertampung sehingga tujuan dan langkah  yang diambil oleh pemerintah desa semakin baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sepaham dengan  yang disampaikan oleh Robinson Tarigan, bahwa Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. (Tarigan, 2009:1)

Dalam ketentuan umum Permendagri 114 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 10, Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Hal tersebut diatas sangatlah jelas bahwa perencanaan adalah proses penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pelibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk mendekatkan kebutuhan masyarakat dalam kerangka pilihan keputusan dalam perencanaan.

 

Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses kegiatan yang sebelumya tidak ada menjadi ada, atau yang sebelumnya sudah ada dan dikembangkan menjadi lebih baik, menurut Myrdal (1971) pembangunan adalah sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Artinya bahwa pembangunan bukan hanya pembangunan ekonomi, melainkan pembangunan yang seutuhnya yaitu semua bidang kehidupan dimasyarakat (dalam Kuncoro. Mudrajad, 2013:5)

Dalam pelaksanaan pembangunan pelibatan partisipasi masyarakat sangatlah perlu untuk dilakukan karena dengan partisipasi masyarakat maka proses perencanaan dan hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sebagaimana pendapat  Arif (2006 : 149-150) tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, jadi sudah selayaknya masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, atau dengan kata lain partisipasi masyarakat (dalam  Suwandi dan Dewi Rostyaningsih), sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan maka diharapkan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Permendagri 114 Pasal 1 ayat  9, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dari uraian tersebut sangatlah jelas bahwa pembangunan dengan adanya partisipasi masyarakat maka akan tercapai tujuan yang ditargetkan.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan peraturan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keterkaitan hal tersebut diatas diuraikan dalam Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, dan ayat 2 menyatakan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sesuai dengan pasal 79, bahwa dalam pasal 80 ayat 3, menyatakan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

 

 Sumber : Ichary Soekirno., Komite Perencana, 2015, “Spirit Perencanaan Pembangunan

Desa Berdasarkan UU No. 6/2014 Tentang Desa  Serta PP 43 & PP 60 Th 2014”

 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 5 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota). RPJM Daerah tersebut ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (pasal 19 (3)).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen rencana strategis pembangunan desa yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan, tujuan, strategi dan prioritas program pembangunan desa dalam rentang waktu 6 (enam) tahun. Selain sebagai dokumen perencanaan, RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada hasil musyawarah desa (musrenbang desa).

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah desa harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup desa maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota).

Terdapat dua dokumen rencana desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk enam tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan. Dokumen RPJM Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. RKP Desa menjadi acuan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai hasil (output) dari musrenbang tahunan.

 

 Sumber : Ichary Soekirno., Komite Perencana, 2015, “Spirit Perencanaan Pembangunan

Desa Berdasarkan UU No. 6/2014 Tentang Desa  Serta PP 43 & PP 60 Th 2014”

  

Prinsip-prinsip perencanaan, dalam penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui pendekatan keterpaduan yaitu: teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan desa selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lain yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan, seperti prinsip-prinsip sebagai berikut

  1. Strategis; dokumen RPJM Desa merupakan suatu kerangka kerja pembangunan yang komprehensif dan sistematis dalam mencapai harapan yang dicita-citakan, dan hasil dari pemikiran strategis dalam menggali gagasan dan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi pemerintahan desa dan masyarakat. Kebijakan strategis yang dituangkan dalam RPJM Desa menentukan arah perubahan dan orientasi pembangunan yang perlu dilakukan untuk mencapai harapan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kualitas dokumen RPJM Desa sangat ditentukan seberapa jauh dokumen perencanaan dapat mengungkapkan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut.
  2. Demokratis dan Partisipatif; RPJM Desa merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan desa yang disusun secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan, dengan prinsip musyawarah dan partisipasi menjadi landasan dalam proses penyusunan RPJM Desa yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.
  3. Politis; RPJM Desa sebagai sebuah produk politik yang dalam penyusunannya melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Kepala Desa dan BPD.
  4. Bottom-up Planning; Perencanan dari bawah yang dimaksud bahwa proses penyusunan RPJM Desa harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, seperti : penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi dan program kepala desa terpilih; memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan desa; dan memperhatikan hasil dari proses penyusunan usulan kegiatan desa.
  5. Top-down Planning; Perencanan dari atas yang dimaksud bahwa proses penyusunan RPJM Desa perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan: RPJM Desa sinergi dengan RPJM Kabupaten/Kota; dan RPJM Desa sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar.

 

 Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2015,

 “Desa Membangun Prinsip Perencanaan Pembangunan Di Jawa Barat”

 

Dalam proses perencanaan Pembangunan desa  harus dilihat dan dipahami bahwa Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.(Supeno, 2011: 32),

Lebih lanjut Supeno (2011:32) mengatakan secara garis besar garis  besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut :

  1. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
  2. Perencanaan pembangunan lingkungan; semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan desa
  3. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.
  4. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan.
  5. Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang.

 

Hal tersebut diatas, jelas nampak bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sangat diperlukan dan harus menjadi landasan dalam penyusunannya.

 

Penutup

Langkah untuk meningkatkan suatu pembangunan itu diawali dengan adanya partisipasi masyarakat setempat, dan pembanguanan tanpa adanya partisipasi akan terbengkalai oleh kerena itu langkah atau strategi yang di buat pemerintah desa pada  masyarakat adalah memberikan motivasi   pelibatan atau partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa.

 

Kesimpulan

Dalam perencanaan pembangunan desa partisipasi masyarakat mempunyai peran penting karena pembangunan desa sebenarya ditujukan untuk memajukan desa itu sendiri dan memanfaatkan berbagai potensi serta sumber daya yang ada, maka dengan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Perencanaan pembangunan desa merupakan proses yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, salah satu kunci dari keberhasilan tujuan pembangunan adalah sejauh mana perencanaan pembangunan dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa sudah seharusnya dan menjadi prasyarat penerimaan dana desa,  maka desa harus membuat perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan  merupakan penjabaran Visi Misi Kepala desa dengan partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan RPJM Desa diharapkan menghasilkan sebuah dokumen perencanaan yang benar-benar berkualitas dan terukur. RPJMDesa yang baik tidak hanya mampu mengakomodasikan aspirasi atau partisipasi masyarakat tetapi memiliki bobot yang memadai, tingkat adaptasi  tinggi  terhadap perubahan dan dapat diimplementasikan secara optimal,  maka :

  1. Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran-serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa-memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.
  2. Prinsip kerja dari pembangunan melalui partisipasi masyarakat, sebagai berikut ;
  • program kerja disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan melakukan komunikasi partisipatif agar mendapat dukungan masyarakat,
  • program kerja dilaksanakan melalui kerjasama dan kerja bersama kelompok antara masyarakat, pejabat  dan segenap warga dalam rangka memperkecil hambatan dalam program,
  • program kerja tidak mengarah pada golongan tertentu di masyarakat atau kelompok agar tidak menimbulkan perpecahan,
  • selama program berjalan, koordinasi selalu dilakukan secara vertikal maupun horizontal.

 

 Daftar Pustaka :

                                              

  1. Bintarto R., 1983, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia, Jakarta
  2. Dadang Solihin, MA, 2008, Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan
  3. Juanda, Puradimaja Deny., Kepala Bappeda Provinsi Barat, 2015, “Desa Membangun Prinsip Perencanaan Pembangunan Di Jawa Barat” pada Pelatihan Desa Provinsi Jawa Barat tahun 2015
  4.  Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, edisi baru. Penerbit Rajawali Pers Jakarta
  5.  Soekirno, Ichary.,  2015, Spirit Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan UU No. 6/2014 Tentang Desa  Serta PP 43 & PP 60 Th 2014 pada Pelatihan Desa Provinsi Jawa  Barat tahun 2015
  6. Supeno, Wahjudin, 2011 Perencanaan desa Terpadu edisi Revisi, Read, Banda Aceh
  7. Suwandi dan Rostyaningsih, 2012,  perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, Journal of Public Policy and Management, http://ejournal-s1.undip.ac.id/inde
  8. Tarigan, Robinson, 2009,  perencanaan pembangunan wilayah, edisi revisis. Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta

 

Peraturan – Peraturan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang  Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah  No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah  No. 43  tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah  No. 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2006 Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten dan Kota Kepada Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa

 

 


[1] Perencana Madya Bidang PE Bappeda Provinsi Jawa Barat

[2] Mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD)

 Sumber : Warta Bappeda Provinsi Jawa Barat, Volume 33 No. 4 Oktober - Desember 2016