BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Tupoksi PEP3D Provinsi Jawa Barat

 DRAFT

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA

Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Umum  

 (1)  Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, pelaporan dan pemantauan pemanfaatan pembangunan daerah, serta   mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai  Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(2)  Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

  1. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis penunjang pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
  2. penyelenggaraan pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, pelaporan dan pemantauan pemanfaatan pembangunan daerah;
  3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 (3)  Rincian Tugas Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah:

  1. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;
  2. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
  3. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi, pelaporan dan pemantauan pemanfaatan pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  4. menyelenggarakan sebagians kegiatan teknis penunjang di  bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
  5. menyelenggarakan dan memfasilitasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
  6. menyelenggarakan peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis;
  7. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan;
  8. menyelenggarakan koordinasi dan supervisi perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas pemerintahan;
  9. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
  10. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
  11. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  12. memimpin seluruh kegiatan Balai;
  13. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  14. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  15. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 (4)  Susunan Organisasi Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

  1. Kepala;
  2. Subbagian Tata Usaha.
  3. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
  4. Seksi Pelaporan dan Pemantauan Pemanfaatan Pembangunan Daerah; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Kepala Balai

 

(1)  Kepala Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta pelaporan dan pemantauan, pemanfaatan pembangunan daerah.

(2)  Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:

  1. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
  2. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah meliputi pelaporan dan pemantauan pemanfaatan pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
  3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3)  Rincian tugas Kepala Balai:

  1. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;
  2. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
  3. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
  4. melaksanakan sebagian tugas fungsi penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  5. menyelengarakan sebagian tugas kegiatan teknis penunjang urusan Pemerintahan di bidang pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah meliputi pelaporan dan pemanfaatan pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
  6. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  7. menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang meliputi aspek pengendalian dan evaluasi bidang fisik, ekonomi serta pemerintahan dan sosial budaya;
  8. menyelenggarakan evaluasi perencanaan pembangunan daerah  meliputi evaluasi perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  9. menyelenggarakan penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  10. menyelenggarakan penghimpunan dan analisis hasil evaluasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah sebagai bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
  11. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur;
  12. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  13. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
  14. memimpin seluruh kegiatan Balai;
  15. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  16. meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  17. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Subbagian Tata Usaha

 

 (1)   Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.

(2)   Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Subbidang Tata Usaha mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
  2. pelaksanaan penatausahaan;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tata usaha; dan
  4. pelaksanaan  fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 (3)  Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:

  1. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan  Subbagian Tata Usaha;
  2. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
  3. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
  4. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  5. melaksanakan penatausahaan keuangan;
  6. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
  7. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
  8. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
  9. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  10. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Tata Usaha;
  11. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  12. melaksanakan evaluasi dan pelaporan  Subbagian Tata Usaha; dan
  13. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Seksi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

 (1)  Seksi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan evaluasi meliputi dokumen perencanaan dan peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

 (2)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan program kerja Seksi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
  2. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. dan
  4. pelaksanaan  fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

(3)  Rincian Tugas Seksi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan memfasilitasi aspek Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
  3. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang lingkup Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
  4. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah lingkup Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
  5. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan tahunan lingkup Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
  6. melaksanakan peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis
  7. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  8. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  9. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  10. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  11. melaksanakan evaluasi dan pelaporan  Seksi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  12. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

 

Seksi Pelaporan dan Pemantauan Pemanfaatan Pembangunan Daerah.

(1)  Seksi Pelaporan dan Pemantauan Pemanfaatan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan   pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan/hibah/bantuan sosial provinsi serta pelaporan kinerja terhadap dokumen pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, juga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur beserta materi publikasinya dan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan.

(2)  Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaporan dan Pemantauan Pemanfaatan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan program kerja Seksi pelaporan dan pemantauan pemanfaatan pembangunan daerah
  2. Pelaksanaan pelaporan dan pemantauan pemanfaatan pembangunan daerah;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemantauan pemanfaatan pembangunan daerah; dan
  4. pelaksanaan  fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3)  Rincian Tugas Seksi Pelaporan dan  Pemantauan Pemanfaatan Pembangunan Daerah meliputi :

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelaporan dan Pemantauan Pemanfaatan Pembangunan Daerah;
  2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan terkait pelaporan dan pemanfaatan pembangunan daerah;
  3. Melaksanakan pelaporan kinerja terhadap dokumen pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
  4. Melaksanakan pemantauan atas pemanfaatan hasil pembangunan daerah;
  5. melaksanakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur;
  6. melaksanakan penyusunan materi publikasi kepada masyarakat terkait implementasi kebijakan dan pemanfaatan pembangunan daerah;
  7. melaksanakan pelayanan pelaporan pemanfaatan pembangunan daerah kepada pengambil kebijakan, dan stakeholder;
  8. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten/Kota yang bersumber dari bantuan keuangan/hibah/bantuan sosial provinsi;
  9. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  10. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pemanfaatan pembangunan daerah sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  11. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pelaporan dan Pemantauan Pemanfaatan Pembangunan Daerah;
  12. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  13. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelaporan dan Pemantauan Pemanfaatan Pembangunan Daerah; dan
  14. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Kelompok Jabatan Fungsional

 

(1)  Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2)  Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)  Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional dengan jabatan sekurang-kurangnya Ahli Madya.
(4)  Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
(5)  Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
(6)  Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
(7)  Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional diselenggarakan oleh Sekretaris Badan meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
(8)  Pejabat Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Perencananaan Pembangunan Daerah.
(9)   Jabatan Fungsional Perencana dan Peneliti berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis fungsional di lingkungan Badan.
(10)  Pejabat Fungsional Perencana dan Peneliti membantu Kepala Badan dalam menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan, pengembangan pembangunan dan analisa potensi daerah.
(11)  Pada kelompok jabatan fungsional perencana dan peneliti dapat dibentuk kelompok keahlian yang terdiri dari: keahlian sosial pemerintahan, keahlian ekonomi dan keahlian fisik. Masing-masing kelompok keahlian dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional dengan jabatan sekurang-kurangnya Ahli Madya.